Landasan Hukum
a. Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B
ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
g. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan
Perkembangan Kependudukan.
j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah
m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
n. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
r. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
s. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
t. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
0 komentar: